Konflik Horizontal Dan Adat

  • 24 September 2011
Konflik Horizontal dan Adat


Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari orde lain yang bisa memberikan keadilan, ketertiban dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Adat menjadi salah satu tempat berpulang masyarakat untuk mengorganisir dirinya atas dasar klaim-klaim tradisi. Kembali kepada tradisi yang disebut juga tradisionalisme kemudian menjadi pengganti dari sentralisme, yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

Di tengah semakin menguatnya tradisionalisme dalam wujud gerakan indigenous peoples di dunia yang sejalan dengan menguatnya gerakan masyarakat adat di Indonesia, tulisan ini mencoba mempertanyakan sejumlah hal-hal mendasar dari kebangkitannya adat dan paradoksnya. Suatu upaya pembentangan (deployment) fenomena adat kontemporer dengan menarik akarnya sampai pada era kolonialisme, dan perkembangan saat ini.

Kebangkitan adat

Setidaknya ada empat faktor utama kebangkitan adat di Indonesia. Pertama ia merupakan kontribusi dari perkembangan wacana dan dorongan dari organisasi-organisasi internasional. Gerakan masyarakat adat merupakan kelanjutan dari gerakan anti-imperialisme,  dengan menghadirkan sesuatu yang baru dari “gerakan kiri”, karena bermaksud mempertahankan keragaman budaya. Upaya untuk membangkitkan gerakan masyarakat adat, tribal peoples, indigenous peoples, atau terkadang juga disebut masyarakat “dunia keempat” (fourth world peoples) ini sudah dimulai di Denmark pada tahun 1968 oleh kelompok antropolog professional dengan membentuk The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), kemudian World Council of Indigenous Peoples (WCIP) tahun 1975.

Kedua faktor tekanan dan penindasan di bawah Orde Baru. Gerakan masyarakat adat yang bangkit di Indonesia beranjak dari satu asumsi kesadaran bersama bahwa mereka adalah korban dari program-program pembangunan selama Orde Baru berkuasa. Penindasan itu misalkan terjadi lewat UU Desa tahun 1979 di mana institusi adat “dihancurkan” dan diseragamkan menjadi desa. Program transmigrasi yang memindahkan tidak kurang dari lima puluh juta penduduk dari Jawa dan Madura, serta Bali ke wilayah-wilayah di pulau-pulau besar di Indonesia telah menimbulkan konflik horizontal antar transmigran dengan penduduk asli. Belum lagi pengambilalihan tanah-tanah adat oleh pemerintah untuk dikonversi menjadi konsesi penebangan hutan dan pertambangan, kebun kelapa sawit, dan hutan tanaman industri, serta taman-taman nasional. Di Bali, represi ini terjadi seiring dengan proyek ‘megapariwisata’ yang menghadapkan langsung masyarakat dengan aktor-aktor investor (global).

Ketiga, faktor keterbukaan pasca Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru membuka ruang keterlibatan massa yang massif di Indonesia. Dengan mengutip Jose Ortega Y Gasset (1930), Satjipto Rahardjo pernah menyebut meluasnya peran masyarakat adat sebagai “fenomena massa”, yang oleh Gasset diistilahkan dengan “la rebelion de las masas” (The revolt of the masses). Peran masyarakat adat mewujud dalam bentuknya yang optima, terkadang dalam bentuk ‘kekerasan yang tidak lazim’ (Rahardjo 2000).

Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan tersebut dalam beberapa kondisi malah mengarah pada konflik-konflik horizontal di dalam masyarakat atas nama adat. Konflik etnis di Sambas, Sampit di Kalimantan, Poso di Sulawesi Tengah Maluku Utara dan Bali memperlihatkan fenomena tersebut. Selain itu, momentum reformasi juga dimanfaatkan oleh sultan-sultan untuk kembali menegaskan posisi politik dan otoritasnya mengalokasikan sumber daya dengan membentuk Forum Komunikasi Keraton-Keraton Indonesia (FKKKI).

Keempat warisan ideologis dari pemikir hukum adat pada masa kolonial. Warisan ideologis dari kolonial dalam kajian adat yang banyak disorot merupakan sumbangsih dari Cornelis Van Vollenhoven, professor di Universitas Leiden sejak tahun 1909 dan bapak dari ‘Leiden School’ yang melahirkan konsep-konsep kunci dalam wacana adat sampai saat ini. Konsep-konsep tersebut seperti hukum adat (adatrecht), beschickingrecht yang dipadankan dengan hak ulayat dan juga masyarakat hukum adat (adatrechtgemeenschap) yang masih melekat kuat dalam diskursus adat di Indonesia. Kelanjutan dari warisan ideologis  kolonila itu bahkan masih dijumpai dalam lingkungan akademik tentang materi pelajaran hukum adat dan juga pengembangan kebijakan terkini tentang masyarakat adat yang dilakukan oleh institusi negara.

Paradoks adat

Dapat dinyatakan bahwa, politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal, dimana kelompok terpinggirkan, orang yang tidak berpunya melakukan tuntutan atas keadilan, bukan atas nama keterpinggiran atau ketidakpunyaan melainkan atas nama nenek moyang, kawitan,  komunitas dan lokalitas.

Acapkali adat dijadikan sebagai argument untuk memperjuangkan keadilan, namun dalam kenyataannya malah adat juga dipakai untuk melawan perjuangan keadilan, atau menindas yang lain. Misalnya, upaya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan  malah mendapat tantangan dari kalangan elit adat laki-laki di Bali, dengan menganggap hal demikian sebagai sikap melawan adat. Hal ini mengindikasikan bahwa adat yang dipakai untuk mendorong demokratisasi pada level negara masih menyisakan problem-problem anti-demokrasi di dalam lokalitas keberlakuannya.

Sehingga, adat juga dipakai oleh elit-elit tradisional untuk meneguhkan posisi politik dan otoritasnya dalam penentuan alokasi sumber daya. Hal tersebut tercermin dalam kebangkitan kembali sultan-sultan seantero negeri. Eksklusifitas adat dimanfaatkan oleh elit dengan merangkul potensi-potensi politik dari orang luar (outsider) yang dijadikan sebagai bagian dari komunitas adat lewat pemberian gelar-gelar adat. Adat dapat dijadikan komoditas dalam transaksi politis para tokoh lokal.

Pada wujudnya yang lain, adat mempertegas ekslusivitasnya dengan kelompok-kelompok lain atas nama hak etnis yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik horizontal yang mengerikan. Sejumlah konflik etnis menunjukkan bahwa adat dapat digunakan sebagai alat etnopolitis yang turut berkontribusi pada kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit, Poso,  Maluku Utara, ataupun Bali.

Satu hal  lagi yang dipertanyakan, adalah posisi adat yang istimewa karena dilihat sebagai sesuatu yang esoteris, mulia, suci, murni, baik dan muncul secara alamiah di Indonesia. Dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam maka pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat diasosiasikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang arif (ecological noble savage). Tidak kita ragukan, namun memiliki sejumlah kerumitan ketika dihadapkan dengan proyek konservasi oleh Negara, yang di dasarkan pada liberalisme.

Tantangan

Memang isu sosial dalam kadarnya yang sekecil apapun memiliki paradoks yang melekat di dalamnya, termasuk untuk isu adat. Lalu bagaimana mengatasi paradoks di dalam adat? Sejumlah gagasan perlu dimunculkan (kembali), dengan melegalisasi adat dari kebiasaan menjadi hukum melalui peran hakim dalam memutus perkara di pengadilan, sebagaimana karakter dalam sistem common law Anglo-Saxon. Pada satu sisi gagasan ini menjadi jalan alternatif di tengah masih mandulnya pembaruan peraturan perundang-undangan yang bisa diimplementasikan secara baik untuk mengangkat martabat masyarakat adat. Pada sisi lain, pendayagunaan pengadilan dan asas preseden hukum memiliki tantangan tersendiri di tengah paham peradilan yang legalistik, positivistik dan rentan KKN.

Gagasan lain, dengan menempatkan adat sebagai isu kelas, bukan pada isu etnisitas semata. Dimana, gerakan masyarakat adat hendaknya menjadikan identitas etnik sebagai titik tolak, tetapi mengartikulasikannya tidak dengan semangat etnosentrik, atau lokalitas lainnya. Dengan pendekatan yang terakhir ini, maka sultan-sultan dan “soroh tokoh” yang selama ini membajak adat untuk kepentingan pribadi, hendaknya dikecualikan dari agenda untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Partisipasi yang luas dari masyarakat bisa menjadi cara untuk mengatasi persoalan feodalisme yang melekat pada kesultanan, dan sejenisnya.

Sudah tentu diikuti pergeseran orientasi gerakan masyarakat adat, dari gerakan menuntut pengakuan ke gerakan yang berorientasi pada hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan pelestarian sumber daya alam, yang dilakukan dengan membangun orientasi global dalam rangka mencapai pengakuan adat lokal.

  • 24 September 2011

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita